RDP dengan Moch. Nurhasim (peneliti bidang politik BRIN) Dr. Titi Anggraini (Dosen hukum pemilu FH UI) Khoirunnisa Nur Agusyati (Direktur Perludem) Dr. Khairul Fahmi ( Dosen FH Universitas Andalas) Agenda: Masukan terkait Evaluasi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Masukan terhadap penataan Sistem Pemilu untuk perubahan UU pemilu dan UU pilkada.
RDP dengan Mendagri, Kpu, Bawaslu dan Dkpp. Agenda: Membahas tentang persiapan penyelenggaraan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, pemungutan ulang surat suara dan rekapitulasi ulang surat suara pemilihan kepala daerah hasil putusan Mahkamah Konstitusi.
RDP dengan BPN jawa timur, kakantah BPN kabupaten tanggerang, kakantah BPN kabupaten serang, kakantah BPN kabupaten sumenep, forum tanah Air, Tim Advokasi perlawanan terhadap oligarki properti perampasan tanah rakyat dan aliasi rakyat bergerak kabupaten sumenep jawa timur. Agenda : Terkait Kasus Pertanahan
RDPU dengan : Delia wildianti (peneliti pusat kajian politik UI) Dra. Rahmat Tunnisa (ketua program studi sarjana ilmu politik UNPAD) Dianpermata ( Founder sindikasi pemilu dan demokrasi ) Hadar nafis gumay (peneliti senior network for democracy and electoral) Agenda : Pandangan/masukan terhadap sistem politik dan sistem pemilu untuk perubahan terhadap UU pemilu dan UU Pemilihan […]
Dengan MenpanRB dan Kepala BKN Agenda : Program kerja KemenpanRB dan BKN tahun 2025 Evaluasi seleksi CPNS dan PPPK tahap 1 tahun 2024
Dengan Mendagri, Kpu, Bawaslu Dan Dkpp. Agenda: Persiapan dan kesiapan pemilihan ulang kepala daerah tahun 2024 hasil putusan mahkamah konstitusi
Dengan Mendagri, Gub papua selatan, Gub papua tengah, Gub papua pegunungan, Gub papua barat daya Agenda : Laporan Mendagri terhadap perkembangan 4 (empat) DOB di papua Laporan Masing-Masing Gubernur 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua
Menyusun Program kerja dan kegiatan komisi II Masa persidangan III Tahun sidang 2024-2025
Rapat kerja Komisi II dengan Menteri ATR/BPN Evaluasi Capaian program kerja dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025
Rapat kerja komisi II dengan Menteri PAN&RB, Kepala BKN dan Kepala OIKN Membahas kebijakan penempatan ASN ke IKN Membahas terkait digitalisasi pemerintahan desa
